Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) pada Senin (26/5). Rakor rutin mingguan ini turut membahas strategi menjaga pertumbuhan ekonomi menjelang Hari Raya Iduladha.
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dan dihadiri oleh sejumlah narasumber nasional, seperti Kepala Bappenas Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Deputi III KSP Edy Priyono, Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi, dan Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas Nita Yulianis.
Pemprov Sultra mengikuti kegiatan ini dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Sultra, dihadiri oleh Sekretaris Daerah Asrun Lio, Asisten II, serta kepala dinas terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan, Disperindag, ESDM, Dinas Koperasi dan UMKM, serta perwakilan Bank Indonesia, BPS, Bulog, dan unsur lainnya.
Dalam arahannya, Mendagri menekankan bahwa angka pertumbuhan ekonomi harus menjadi indikator utama dalam mengevaluasi kinerja kepala daerah. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Kalau angka pertumbuhan ekonominya minus, daerah itu mundur. Yang miskin makin miskin,” tegas Tito. Ia juga menyebutkan target nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029.
Tito menambahkan bahwa pendekatan kolaboratif yang berhasil dalam pengendalian inflasi akan dijadikan model dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Sementara itu, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menjelaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan pilar penting pembangunan nasional. Ia mengingatkan bahwa inflasi tinggi bisa menggerus pendapatan masyarakat dan meningkatkan angka kemiskinan.
Deputi BPS, Pudji Ismartini, melaporkan bahwa berdasarkan data IPH M4 Mei 2025, 33 provinsi mengalami penurunan IPH, sementara 5 provinsi lainnya mengalami kenaikan, termasuk Sulawesi Tenggara. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Kolaka Timur, dengan IPH naik sebesar 1,83 persen akibat harga beras, cabai merah, dan cabai rawit.
Menanggapi hasil rakor, Sekda Sultra Asrun Lio menyatakan bahwa pihaknya akan menyusun laporan rutin kepada pimpinan daerah sebagai bahan evaluasi inflasi. Ia menegaskan pentingnya pemantauan harga-harga di pasar, khususnya menjelang Iduladha, guna menghindari gejolak harga dan menjaga daya beli masyarakat.
“Kami harus antisipasi menjelang hari besar seperti Iduladha. Pemantauan harga pangan sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah,” ujarnya. (Red)
