Kendari – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, secara resmi menyerahkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sultra Tahun 2025–2029 kepada DPRD Provinsi Sultra. Penyerahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang berlangsung di Gedung DPRD Sultra, Selasa (15/7/2025).
Acara dimulai dengan pembacaan surat masuk oleh Pelaksana Harian Sekretaris DPRD, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dokumen RPJMD dari Gubernur kepada Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala. Penyerahan ini disaksikan oleh wakil ketua dan anggota DPRD, Forkopimda, serta jajaran Pemerintah Provinsi Sultra.
Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan apresiasi atas kesediaan DPRD membahas bersama dokumen RPJMD sebagai wujud implementasi amanat peraturan perundang-undangan. Ia menegaskan bahwa dokumen tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah daerah dan DPRD yang telah melalui sejumlah tahapan, termasuk konsultasi rancangan awal pada Mei 2025.
“Dokumen ini disusun dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, arah pembangunan nasional, serta potensi lokal Sultra,” ujar Gubernur.
Gubernur menekankan bahwa arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan dipayungi oleh visi: “Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius”.
Visi tersebut dijabarkan dalam tiga misi pembangunan serta tujuan dan lima sasaran utama pembangunan daerah yang akan diukur melalui indikator kinerja perangkat daerah.
Dalam Raperda RPJMD 2025–2029, empat aspek utama yang menjadi prioritas pembangunan daerah meliputi:
1. Pendidikan
Pemprov menargetkan peningkatan rata-rata lama sekolah dari 9,7 tahun (2024) menjadi 13 tahun (2030), didukung oleh program nasional seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan.
2. Kesehatan
Fokus diarahkan pada eliminasi penyakit menular dan peningkatan layanan kesehatan menyeluruh.
“Kami ingin memastikan tidak ada masyarakat yang tidak dilayani di rumah sakit,” tegas Gubernur.
3. Agro-Maritim
Pembangunan difokuskan pada peningkatan produktivitas tanaman pangan, perluasan lahan, serta pencapaian swasembada pangan daerah.
4. Infrastruktur
Target utama adalah meningkatkan jalan dengan kondisi mantap dari 66,57% (2024) menjadi 95% pada 2030.
Gubernur juga menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Gubernur mengajak semua pihak, khususnya perangkat daerah, untuk serius dalam proses pembahasan.
Ia menegaskan bahwa tidak diperbolehkan mewakilkan kehadiran dalam setiap tahapan, mengingat pentingnya Raperda RPJMD sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.
“Mari kita sinergi dan kolaborasi untuk menjadikan Sulawesi Tenggara provinsi yang tangguh, kompetitif, dan bermartabat di tingkat nasional maupun global,” tutup Gubernur.
Rapat Paripurna ini turut dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD, unsur Forkopimda, Danlanal Kendari, Danlanud Haluoleo atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan Tinggi, perwakilan kementerian/lembaga, BUMN, serta seluruh kepala OPD lingkup Pemprov Sultra.
Penyerahan dokumen ini menandai dimulainya tahapan evaluasi dan penyempurnaan oleh DPRD terhadap RPJMD 2025–2029. Tujuannya, memastikan seluruh rencana pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan menjadi landasan kuat serta berkelanjutan bagi pembangunan daerah lima tahun ke depan. (Red)
