Kendari — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam memastikan program pembangunan berjalan bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Kordinator Pengawas Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, saat melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Kendari, Kamis (30/10/2025).
Dalam kunjungan tersebut, tim KPK membahas tiga agenda utama, yakni kelanjutan pembangunan Rumah Sakit di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), pelaksanaan program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) di lingkungan Pemprov Sultra dan Pemkot Kendari, serta meninjau progres tiga proyek strategis Pemerintah Kota Kendari tahun 2025.
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan rumah sakit di Kolaka Timur tetap berlanjut pasca penanganan perkara yang pernah terjadi di sana. Alhamdulillah, hasil pemantauan kami menunjukkan proyek tersebut tetap berjalan dan menjadi prioritas pelayanan masyarakat,” ujar Edi Suryanto di sela-sela agenda monitoring.
Adapun tiga proyek strategis Pemerintah Kota Kendari tahun 2025 diantaranya;
1. Pembangunan gedung perpustakaan
2. Jalan Pengaspalan Kedondong
3. Pembangunan unit transfusi darah RSUD Kota Kendari.
Selain itu, Edi menjelaskan bahwa tim KPK juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MCSP di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kota Kendari. Program MCSP merupakan bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi yang menitikberatkan pada pengawasan, pengendalian, dan kepatuhan sistem tata kelola pemerintahan.
“Secara umum, pelaksanaan MCSP di Kendari sudah berjalan dengan baik. Namun, kami mendorong agar kepatuhan seluruh OPD ditingkatkan, karena pencegahan korupsi tidak hanya tugas inspektorat atau pimpinan, tapi tanggung jawab bersama di semua lini,”
tambahnya.
Agenda ketiga dalam kunjungan kali ini adalah meninjau tiga proyek strategis daerah milik Pemerintah Kota Kendari yang masuk dalam prioritas pembangunan tahun 2025. Dari hasil pantauan, seluruh proyek dinilai berjalan sesuai rencana dan memiliki kemajuan yang positif. KPK dijadwalkan akan melakukan evaluasi lanjutan pada awal Desember 2025 untuk memastikan hasil pelaksanaan fisik dan administrasi tetap sesuai target.
“Kami melihat komitmen Pemerintah Kota Kendari cukup kuat dalam menjaga akuntabilitas pembangunan. Evaluasi lanjutan akan kami lakukan pada awal Desember untuk memastikan setiap proyek strategi tepat waktu, tepat mutu, dan tepat manfaat,”
tutur Edi.
Kunjungan lapangan KPK kali ini juga diikuti oleh Kasatgas Wilayah IV.2 Tri Budi Rochmanto, serta PIC Wilayah Septa Adhi Wibawa, Vine Andalusia, Basuki Haryono, dan Maskur Seto Samiaji.
Sementara dari Pemerintah Kota Kendari, hadir Wali Kota Kendari, didampingi sejumlah pejabat teknis seperti Kepala Dinas PUPR, Inspektur Kota Kendari, Kepala Dinas Perpustakaan, Direktur RSUD Kota Kendari, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Kesehatan, Kasatpol PP, Kepala Dinas Perhubungan, serta Asisten I Setda Kota Kendari.
Inspektur Kota Kendari, Sri Yusnita, menambahkan bahwa kunjungan KPK juga menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan MCSP dan tindak lanjut Rencana Aksi SPI 2024, sekaligus pemantauan lapangan terhadap proyek strategis daerah. Ia menyebut kehadiran KPK memberikan penguatan dan pembelajaran penting bagi perangkat daerah untuk terus memperbaiki sistem pengawasan internal.
“Kegiatan ini bukan sekedar monev formal, namun juga pembinaan dan pendampingan agar tata kelola pemerintahan di Kendari semakin kuat dan bebas dari potensi penyimpangan,” jelas Sri Yusnita.
Melalui rangkaian agenda tersebut, KPK menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, tidak hanya dalam penindakan, tetapi juga melalui pendekatan pencegahan dan pengawasan. Pemerintah Kota Kendari pun berkomitmen memenuhi seluruh rekomendasi dan menjaga integritas pelaksanaan pembangunan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat. (HenQ)
