BPMP Sultra Gelar Sosialisasi Perkada Dukung Kebijakan Merdeka Belajar

0

Kendari – Dalam rangka mendukung dan menyukseskan Kebijakan Merdeka Belajar, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Pokja 01 Kemitraan, Komunikasi, dan Pemberdayaan telah melaksanakan kegiatan advokasi, koordinasi dan audiensi kepada pemerintah daerah dalam upaya menerbitkan Peraturan Kepala Daerah.

Saat ini ini telah terbit 12 Peraturan Kepala Daerah terkait dukungan terhadap Kebijakan Merdeka Belajar.

Guna memaksimalkan suksesnya kebijakan Merdeka Belajar, BPMP Prov.Sultra melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepada Daerah Tentang Dukungan Kebijakan Merdeka Belajar yang pelaksanaannya diselenggarakan pada tanggal 17 – 19 Desember 2023. Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Ketua DPRD Prov.Sultra,  H.Abdurrahman Shaleh, Minggu (17/12/2023).

Dalam sambutannya Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh mengungkapkan bahwa hari ini kita hadir untuk melaksanakan sosialisasi dukungan kebijakan Merdeka Belajar.

“Tujuan kita hadir disini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, pertemuan ini harus ada outputnya, harus ada kesepahaman, kesepakatan kita, apa tanggungjawab kabupaten/kota, apa tanggungjawab provinsi dan apa tanggungjawab pusat. Tapi kalau kita tidak punya tindakan dan niat yang baik, agak sulit membangun pendidikan di Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Abdurrahman Shaleh juga menyampaikan bahwa kurikulumnya merdeka dibuat tapi harus ada kearifan lokal.

“Lokal wisdom kita harus dibangun dengan baik. Kalau kita tidak bisa membangun lokal wisdom kita bagaimana kita bisa membangun budaya nuansa cara berfikir kita untuk bisa maju kedepan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPMP Prov Sultra Junaiddin Pagala menyampaikan bahwa kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepala Daerah tentang dukungan terhadap Kebijakan Merdeka Belajar yang telah diterbitkan dalam rangka memberikan informasi tentang peraturan kepala daerah kepada semua satuan pendidikan.

“Peraturan Kepala Daerah ini merupakan komitmen kepala daerah tertinggi dalam rangka memastikan implementasi kebijakan merdeka belajar di daerah dapat dilaksanakan,” terangnya.

Lebih lanjut Junaiddin menyampaikan bahwa setelah sosialisasi ini disampaikan kepada pemangku kepentingan yang hadir, langkah selanjutnya BPMP akan melakukan  pendampingan dalam rangka daerah bisa menganggarkan.

“Setelah daerah menganggarkan maka kami bisa berbagi peran antara UPT Kemendikbudristek dengan pemerintah daerah untuk bisa memastikan implementasi kebijakan Merdeka Belajar ini benar-benar bisa berdampak postif dalam rangka mentransformasi satuan pendidikan di daerah  dan pada akhirnya meningkatkan mutu pelayanan pendidikan,” harap Kepala BPMP Prov.Sultra.

Pada kegiatan pembukaan acara sosialisasi tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada 12 Kabupaten/Kota yang telah berkomitmen dalam mendukung kebijakan Merdeka Belajar, dengan diterbitkannya peraturan kepala daerah.

Adapun 12 Kabupaten/Kota tersebut adalah; Kota Baubau, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Muna, Kabupaten Buton, Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Konawe.

Hadir pada kegiatan tersebut, Ketua DPRD Sultra H.Abdurrahman Shaleh, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara Dr.Uniawati, Ketua Asosiasi Widyaprada Indonesia (AWI) Sultra Zuumi Kudus, S.Pd., M.Pd., serta dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, Bappeda, serta Bagian Hukum 17 Kabupaten/Kota se-Sultra. (HenQ-MNC Trijaya)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here