Kendari — Pemerintah Kota Kendari menegaskan komitmennya mendukung penuh program nasional 3 Juta Rumah dengan memberikan insentif nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi warga kurang mampu.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, saat menghadiri kegiatan penyerahan grand prize satu unit rumah siap huni di Perumahan Madina City Square 5, Kecamatan Puuwatu, Kamis (5/2/2026).
Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada PT Swarna Dwipa Property (SDP) yang dinilai konsisten mendukung program perumahan rakyat melalui pembangunan ratusan unit rumah layak huni di Kota Kendari.
“Pemerintah Kota Kendari mengapresiasi PT SDP bersama seluruh mitra, baik perbankan, notaris, maupun jajaran pemerintah yang terus bersinergi menyukseskan program Bapak Presiden, yakni program 3 Juta Rumah,” ujar Siska.
Ia menjelaskan, hingga saat ini sekitar 200 unit rumah telah selesai dibangun, dan jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 300 unit. Pembangunan ini difokuskan untuk menjawab kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Kendari.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemkot Kendari memberikan kebijakan pembebasan BPHTB dan PBB agar beban masyarakat dalam memiliki rumah dapat ditekan seminimal mungkin.
“Dalam dukungan pemerintah kota, kami menggratiskan BPHTB dan PBB kepada masyarakat yang perekonomiannya kurang mampu, agar mereka lebih mudah memiliki rumah sendiri,” tegasnya.
Meski kebijakan tersebut berdampak pada berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Wali Kota menilai keputusan itu sebagai investasi sosial jangka panjang yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
“PAD memang berkurang, tapi manfaat sosialnya jauh lebih besar. Kita membantu masyarakat keluar dari beban hidup, meningkatkan kesejahteraan, dan menekan angka kemiskinan,” katanya.
Menurut Siska, kepemilikan satu unit rumah oleh satu kepala keluarga tidak hanya berdampak pada orang tua, tetapi juga menjamin masa depan anak-anak dan stabilitas sosial masyarakat.
“Yang kita bantu bukan hanya orang tuanya, tapi juga anak-anak dan keluarganya. Kalau mereka tidak punya rumah, bebannya akan kembali ke pemerintah. Jadi ini langkah strategis untuk masa depan,” jelasnya.
Untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah, Pemkot Kendari akan mengoptimalkan potensi PAD dari sektor lain seperti perhotelan, restoran, serta pajak barang dan jasa tertentu.
“Saya akan menekan PAD di sektor lain yang masih potensial. Karena pada akhirnya, seluruh pendapatan daerah berasal dari rakyat dan akan kembali untuk rakyat,” pungkasnya.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pengembang swasta, Pemkot Kendari berharap program perumahan rakyat dapat berjalan berkelanjutan, tertib regulasi, serta semakin banyak warga memperoleh hunian yang layak dan terjangkau. (HenQ)
