Kendari — Masyarakat Kota Kendari mengaku kecewa akibat aksi demonstrasi yang berlangsung di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari selama dua minggu terakhir. Aksi tersebut berdampak langsung pada terhentinya sejumlah layanan publik yang sangat dibutuhkan warga. Selasa (18/11/2025).
Gelombang unjuk rasa yang disebut dipicu oleh sengketa lahan berskala besar membuat aktivitas pelayanan di kantor BPN kerap terhenti. Situasi ini menyebabkan ratusan warga gagal menyelesaikan pengurusan dokumen penting, mulai dari sertifikat tanah, balik nama, hingga keperluan administrasi pertanahan lainnya.
Seperti dilansir dari simpulindonesi.com, salah seorang warga, Rismawati (45), menyayangkan kondisi tersebut. Ia mengaku sudah lima kali datang ke kantor BPN dalam dua minggu, namun selalu pulang tanpa kejelasan.
“Sudah lima kali saya datang dalam dua minggu ini, selalu ada demo. Setiap ada demo, loket ditutup, pegawai tidak bisa bekerja. Ini sangat merugikan kami yang sudah jauh-jauh datang dan butuh kepastian hukum tanah,” ujar Rismawati, yang sedang mengurus proses balik nama sertifikat warisan.
Keluhan serupa disampaikan Asraf (25), yang proses pengajuan pinjaman banknya terhambat karena sertifikat yang menjadi jaminan tidak kunjung selesai diproses.
“Bank minta sertifikat, tapi BPN terus tertutup karena demo. Jadinya usaha saya terancam macet. Kami dukung perjuangan mereka yang demo, tapi jangan sampai pelayanan publik jadi korban,” keluhnya.
Warga berharap Pemerintah Daerah dan aparat keamanan turun tangan melakukan mediasi agar Kantor BPN bisa kembali beroperasi normal. Mereka menilai hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pertanahan tidak boleh terus-menerus terganggu oleh situasi yang berlarut-larut.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berusaha menghubungi pihak BPN Kota Kendari dan pihak kepolisian untuk mendapatkan penjelasan resmi terkait kondisi tersebut.
