Singapura – Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, bersama peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) mengikuti sesi khusus dengan tema “Public-Private Partnerships: Insights on Governance and Sustainability with Applications in Indonesia and Singapore”, Sabtu (15/11/2025).
Sesi ini memberikan pemahaman mendalam tentang strategi kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta (PPP atau KPBU) sebagai instrumen pembangunan yang efisien, adaptif, dan berkelanjutan.
Dalam paparannya, Prof. Loh menjelaskan bahwa PPP atau KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) merupakan skema penting untuk memperkuat layanan publik melalui kolaborasi strategis antara pemerintah dan sektor swasta. Pendekatan ini dianggap sangat relevan bagi daerah yang ingin membangun kota dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs), karena menekankan efisiensi, inovasi, pembagian risiko yang adil, serta keberlanjutan jangka panjang.
“Kemitraan pemerintah dan swasta harus didesain sejak awal dengan tujuan yang jelas dan komitmen pada keberlanjutan. Perencanaan yang matang menentukan keberhasilan kerja sama ini.” Ungkap Prof. Loh.
Peserta KPPD memperoleh gambaran mengenai perkembangan PPP di Indonesia, terutama KPBU — mulai dari skema proyek transportasi, energi, air minum, sanitasi, persampahan, hingga pembangunan fasilitas sosial. Beberapa catatan yang diambil oleh para peserta, termasuk Wali Kota Kendari:
Kesiapan proyek KPBU di daerah semakin meningkat berkat penguatan fasilitas pengembangan proyek (project development facility) dari Bappenas dan Kementerian Keuangan.
Peluang kolaborasi PPP untuk layanan lingkungan dan fasilitas perkotaan semakin terbuka untuk pemerintah daerah.
Tantangan yang masih dihadapi meliputi penataan kelembagaan di tingkat daerah, regulasi teknis yang belum jelas, serta integrasi aspek keberlanjutan dalam dokumen perencanaan setiap proyek.
Para narasumber menegaskan bahwa keberlanjutan harus menjadi bagian integral sejak awal perencanaan proyek — bukan sekadar tambahan setelah tahapan perencanaan selesai.
Wali Kota Kendari menyatakan bahwa pemahaman terhadap model PPP ini sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan di daerahnya. Kota Kendari, seperti banyak kota lainnya, menghadapi tantangan dalam pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik yang berkualitas, namun terbatas oleh anggaran daerah.
Dengan pemahaman PPP, Pemkot Kendari bisa lebih agresif menjalin kolaborasi dengan sektor swasta dalam proyek-proyek strategis, terutama yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Skema ini juga dapat memperkuat inovasi pelayanan publik dan membantu mengelola risiko keuangan.
Strategi PPP juga sejalan dengan visi pembangunan Kendari yang tertuang dalam RPJMD Kota Kendari, yaitu pembangunan inklusif dan berkelanjutan.
Wali Kota Siska menekankan bahwa keikutsertaan dalam sesi PPP ini memperkuat komitmen pemerintah kota untuk mencari sumber pembiayaan inovatif dan kolaboratif dalam membangun Kendari. Ia berharap, dari pengetahuan yang diperoleh di Singapura, Pemkot Kendari dapat merumuskan proyek-proyek KPBU yang tepat dan strategis.
“Kolaborasi antara pemerintah dan swasta bukan hanya soal anggaran — ini soal bagaimana kita menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, efisien, dan berkelanjutan untuk masyarakat Kendari,” ungkapnya. (Red)
