Kendari – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM., menegaskan bahwa literasi digital bukan hanya urusan teknologi, melainkan juga soal etika, kesadaran, dan tanggung jawab dalam menjaga demokrasi di ruang digital.
Hal ini ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Seminar Literasi Digital bertema Merawat Demokrasi, Menangkal Disinformasi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI di Hotel Claro Kendari, Kamis (2/10/2025).
“Literasi digital bukan sekadar melek teknologi atau bisa bermedia sosial, tapi bagaimana membangun cara berpikir kritis yang solutif, membangun, serta etis. Demokrasi yang sehat lahir dari masyarakat yang cerdas dan bertanggung jawab di ruang digital,” ungkap Ridwan.
Tantangan Nyata: Hoaks, Judi Online, hingga Oversharing
Ridwan mengingatkan bahwa setiap orang kini tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen konten digital. Namun, aktivitas ini juga membawa risiko besar: hoaks, ujaran kebencian, penipuan daring, judi online, hingga kebocoran data pribadi.
“Fenomena oversharing, cyberbullying, bahkan tantangan berbahaya di media sosial adalah alarm bagi kita semua. Tantangan literasi bukan hanya di kalangan muda, tapi juga generasi tua yang seringkali mudah percaya hoaks,” jelasnya.
Dengan tingkat penetrasi internet Sultra mencapai 73,9 persen atau sekitar 2 juta pengguna, literasi digital menjadi kebutuhan mendesak. Namun, Ridwan menyoroti masih adanya daerah di 17 kabupaten/kota yang berada dalam kondisi zero akses internet.
Strategi Kominfo: Libatkan Semua Komunitas
Untuk memperkuat literasi digital, Kominfo Sultra telah menyiapkan platform digital resmi seperti Simdata dan website pemerintahan. Selain itu, program literasi aktif menggandeng mahasiswa, jurnalis, guru, hingga birokrasi agar menjadi agent of change dalam menciptakan ruang digital yang sehat.
Sejak 2004, Dinas Kominfo Sultra telah berkolaborasi dengan RRI dan sekolah-sekolah melakukan edukasi digital, mulai dari isu bahaya judi online, kesehatan digital, hingga pencegahan stunting. Tahun depan, program ini akan diperluas lewat Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) agar lebih banyak warga terlibat.
Literasi Digital = Penjaga Demokrasi
Ridwan menegaskan, literasi digital memiliki empat pilar utama: kecakapan, keamanan, etika, dan budaya digital. Menurutnya, hal ini menjadi kunci agar demokrasi tetap sehat di tengah derasnya arus informasi.
“Sultra pernah mencatat demo berjalan aman dan tertib, itu tanda masyarakat kita bisa berdemokrasi dengan cerdas. Kini, tantangan kita adalah memastikan etika dan tanggung jawab juga hadir di dunia digital,” tutupnya. (Red)
