Kendari – Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SkM, bersama Kepala Bappeda dan Asisten I Setda Kota Kendari, melakukan audiensi dengan Dirjen Bina Administrasi Wilayah (Bina Adwil) Kemendagri, Safrizal ZA. Pertemuan ini membahas kebutuhan strategis dalam peningkatan pelayanan pemadam kebakaran serta ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) di Kota Kendari.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Siska menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi Pemkot Kendari, di antaranya keterbatasan armada pemadam kebakaran, belum meratanya pos damkar di setiap kecamatan, serta minimnya peralatan dan tenaga terlatih. Kondisi tersebut mempengaruhi kecepatan dan efektivitas layanan kebencanaan.
“Keselamatan warga adalah prioritas kami. Kami berharap dukungan penuh dari Kemendagri agar kebutuhan armada, perlengkapan, serta pelatihan petugas dapat segera terpenuhi. Ini penting untuk memaksimalkan layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan,” ujar Wali Kota Siska.Rabu (1/10/2025).
Selain pemadam kebakaran, Wali Kota juga menyoroti peran penting Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum. Ia menegaskan perlunya penambahan personel, sarana, dan prasarana agar penegakan Perda, penanganan kriminalitas jalanan, hingga pengendalian lalu lintas dapat lebih optimal.
Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA, menyatakan komitmennya untuk mendukung kebutuhan Pemkot Kendari, baik dalam bentuk pengadaan sarana dan prasarana, maupun peningkatan kapasitas personel.
“Pemenuhan kebutuhan ini menjadi prioritas mengingat pertumbuhan penduduk dan kompleksitas tantangan perkotaan yang semakin meningkat,” kata Safrizal. Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat melalui pembentukan relawan penanganan kebakaran sebagai bagian dari mitigasi bencana.
Dalam audiensi ini, Wali Kota Kendari turut menyampaikan urgensi penyelesaian batas wilayah antara Kota Kendari dengan Kabupaten Konawe Selatan serta Konawe. Menurutnya, kejelasan tapal batas akan memperlancar pelayanan publik dan mempertegas administrasi pemerintahan.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat kerja sama Pemkot Kendari dan Kemendagri dalam menghadirkan layanan publik yang cepat, aman, dan tertib bagi seluruh warga kota. (Red)
